Banda Aceh – Asosiasi Keuchik Kecamatan Kuta Alam (ASOKULAM) Kota Banda Aceh bersama Camat Kuta Alam dan juga SKPD terkait kembali mengadakan coffee morning dan rapat rutin bulanan dengan tuan rumah Gampong Keuramat pada Kamis, 03 November 2022.
Bertempat di Deddy Kopi, Kegiatan rutin rakor Asokulam turut dihadiri oleh Pj Walikota yang diwakili oleh Iskandar S.Sos M.Si, Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah, anggota DPRK Banda Aceh Sabri Badruddin ST, Kepala DPMG Kota Banda Aceh, Kepala Kesbangpol Kota Banda Aceh, Kadisdukcapil Kota Banda Aceh, Kadiskominfotik Kota Banda Aceh, Perwakilan KIP dan Dinsos, Camat Kuta Alam, Danramil 13 Kuta Alam, Kapolsek, KUA, Kapus Lampulo dan Kuta Alam, para Keuchik Asokulam dan Aparatur Gampong Keuramat serta tamu undangan lainnya.
Mengawali sambutannya, Pj Keuchik Keuramat mengucapkan terima kasih atas antusias para undangan yang telah berhadir. Hal ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pihak yang terlibat dalam membantu menyelesaikan permasalahan serta isu yang sedang berkembang di gampong.
Selanjutnya, ketua TPG Gampong Keuramat menyampaikan masukkannya terhadap gampong dimana selama ini banyak data kependudukan yang tidak terintegrasi sehingga perlu dibuat monografi desa/profil desa dengan tujuan agar base data dapat tersusun secara sistematis, lengkap, akurat dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bahan evaluasi, bersama instansi terkait dapat dilakukan monitoring langsung ke desa-desa sejauh mana progress sudah diterapkan.
Pj Walikota yang diwakili oleh Iskandar S.Sos M.Si, Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah mengapresiasi kegiatan rutin rakor asokulam dan berharap dapat terus dilaksanakan sebagai media sharing dan komunikasi baik antar keuchik, gampong maupun SKPD terkait.
Iskandar berharap nantinya segala pembahasan dalam rakor dapat disampaikan ke walikota terkait isu-isu yang sedang berkembang dan bersifat strategis dimasyarakat saat ini yang berhubungan dengan proses pemilu serta pengukuhan panwaslu sebagai alat kelengkapan pemilu.
Hal senada juga disampaikan oleh Sabri Badruddin ST selaku anggota DPRK Banda Aceh yang menyambut forum asokulam sebagai wadah bagi para keuchik untuk dapat bermusyawarah mencari solusi terkait permasalahan dan isu yang berkembang di gampong.
Berdasarkan data di KIP, terdapat total 165.500 data pemilih berkelanjutan yang sinkron dengan data penduduk berdomisili di Kota Banda Aceh dengan wilayah Kuta Alam sebanyak 28.526 pemilih. Untuk menyambut pemilu mendatang agar berjalan lancar dan tertib, dalam bulan ini KIP akan melakukan proses pembentukan dan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan juga Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Terkait data kependudukan, Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh Dra. Emila Sovayana meminta kepada gampong untuk data pemilih pemula yang berusia 17 tahun ke atas terkait perekaman E KTP agar dapat difasilitasi oleh gampong dengan program jebol untuk mempercepat proses perekaman .
Kemudian, terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Banda Aceh agar dapat didata dan direvisi kembali karena yang ditemukan dilapangan bukan warga Kota Banda Aceh. Untuk itu perlu dilakukan penertiban dan penanganan secara kontinyu dengan melibatkan pihak gampong dan juga dinas terkait yang menangani hal tersebut.
Selanjutnya, Kadis DPMG Kota Banda Aceh, M. Syaifuddin Ambia ST. MT yang juga ikut berhadir menyampaikan bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi gampong beliau meminta agar BUMG untuk segera dapat diaktifkan. Selain itu Ambiya menyampaikan bahwa pihaknya juga siap melakukan pendampingan terhadap progress penggunaan dana desa dengan tetap mengacu kepada aturan dan ketentuan yang berlaku.
Sebagai penutup, Kadiskominfo Kota Banda Aceh, Fadhil S.Sos , MM meminta kepada Gampong agar mempublikasikan semua info kegiatan sektoral yang ada melalui website gampong untuk mengetahui keadaan terkini serta langkah nyata yang telah dilakukan oleh gampong dalam mengatasi segala isu yang berkembang dan permasalahan yang ada.
Selain isu-isu diatas juga dibahas mengenai penyelesaian tapal batas desa, Regsosek BPS dan juga isu kerawanan sosial.(ann)