Banda Aceh – Berdasarkan survey dari Good News From Indonesia (GNFI) Kota Banda Aceh menempati posisi kedua atau memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 85,07 poin setelah Yogyakarta yang memiliki Indeks paling tinggi yang mencapai angka 86,65.
Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statsitik (BPS), nilai IPM dikelompokkan menjadi 4 bagian dengan kelompok “sangat tinggi” memiliki IPM ≥ 80, Kelompok “tinggi” memiliki IPM 70 ≤ IPM < 80, kelompok “sedang” memiliki IPM 60 ≤ IPM < 70 dan kelompok “rendah” memiliki IPM < 60. Berdasarkan perhitungan tersebut Kota Banda Aceh termasuk dalam kelompok sangat tinggi termasuk 9 Kota besar lainnya seperti (Yogyakarta, Jakarta Selatan, Denpasar, Semarang, Kendari, Jakarta Barat, Padang, Makasar dan Surabaya).
Dikutip dari laman IG GNFI dalam daftar ini, Kota Banda Aceh menjadi kejutan tersendiri. Kota yang pernah mengalami kerusakan yang hebat akibat diterjang gempa dan gelombang tsunami 2004 silam kini telah menunjukkan tren peningkatan kualitas hidup yang terus mengalami perkembangan yang menjanjikan dan terus tumbuh menjadi lebih baik.
Menurunnya angka kemisikinan dan pengangguran juga berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi, yang menyebabkan tingginya angka IPM di Kota Banda Aceh. Selain itu keberhasilan dalam peningkatan kualitas pendidikan sebagai kota referensi pendidikan yang juga peraihan penghargaan Kihajar dari menteri pendidikan tahun 2019 lalu serta peningkatan kualitas kesehata kota juga menjadi pemicu tingginya IPM Kota Banda Aceh.
Capaian ini juga mendapat apresiasi dari Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman, SE, Ak. “Ini adalah apa yang kami harapkan, kerja keras Pemerintah bersama masyarakat telah berbuah hasil yang baik. Tak lepas dari sinergitas antara legislatif dan eksekutif kota yang terus menuangkan pemikiran unggul dalam memajukan Banda Aceh,” ungkapnya.
Melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini kita dapat melihat bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Data ini juga bisa digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah dan dapat menjadi salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).